Balikpapan TV - Hai Cess! Rapat paripurna DPRD Balikpapan di Hotel Grand Senyiur, Senin (27 Oktober 2025), berjalan lancar tapi disorot gara-gara rendahnya kehadiran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam agenda pembahasan bersama legislatif.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan pentingnya kehadiran pejabat eksekutif sebagai bentuk komitmen terhadap hasil pembahasan DPRD.
Nah, seberapa penting sih kehadiran langsung para OPD ini dalam proses pembangunan kota? Yuk, kita kupas tuntas, Cess!
Kenapa Kehadiran OPD di Rapat DPRD Jadi Sorotan?
Menurut Alwi Al Qadri, kehadiran para pejabat OPD bukan sekadar formalitas, tapi cerminan keseriusan Pemkot terhadap pembangunan. Ia menilai absennya sejumlah kepala dinas bisa menghambat tindak lanjut keputusan DPRD.
“Kehadiran para pejabat eksekutif menunjukkan keseriusan pemerintah kota dalam menindaklanjuti hasil rapat. Kami meminta Pemkot memberikan perhatian serius terhadap disiplin kehadiran OPD,” tegas Alwi.
Bagi Alwi, hadirnya pejabat eksekutif bukan hanya soal duduk di kursi rapat, tapi tentang komunikasi langsung. Tanpa kehadiran mereka, hasil pembahasan bisa nyangkut di tengah jalan.
Baca Juga: DPRD Siapkan Balikpapan Barat Jadi Ikon Wisata Kuliner Bernuansa Nusantara
Apa Alasan Sejumlah Kepala OPD Tak Hadir?
Menanggapi sorotan itu, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo buka suara. Ia menjelaskan bahwa sebagian kepala dinas sedang bertugas ke luar daerah. Tapi, kata Bagus, ketidakhadiran itu bukan berarti lepas tanggung jawab.
Ia menekankan, setiap OPD yang tidak dapat hadir tetap wajib diwakili minimal oleh sekretaris dinas. Langkah ini dilakukan agar komunikasi dan koordinasi antara legislatif dan eksekutif tetap berjalan efektif, meski pimpinan OPD berhalangan hadir.
“Kebijakan ini kami tetapkan agar koordinasi tetap terjaga dan pembahasan program pembangunan tidak terhambat.”
Pemkot memastikan semua OPD tetap update soal hasil rapat. Meski begitu, Bagus mengakui pentingnya kehadiran langsung agar komunikasi bisa lebih efektif dan cepat nyambung.
Seberapa Penting Disiplin Kehadiran untuk Pembangunan Kota?
Kehadiran pejabat eksekutif dianggap penting untuk menjaga sinkronisasi program antara DPRD dan Pemkot. Kalau OPD sering absen, bukan cuma jalannya rapat yang terganggu, tapi juga proses penyelarasan program dan anggaran.
Alwi menegaskan lagi, “Disiplin kehadiran OPD bukan hanya soal formalitas, tetapi cerminan komitmen pemerintah kota terhadap pembangunan Balikpapan ke depan.”
Pesannya jelas: pembangunan itu kerja bareng. Kalau satu pihak longgar, hasilnya bisa timpang. Apalagi menjelang pembahasan program dan anggaran 2026, semua pihak diharapkan hadir penuh agar keputusan strategis bisa berjalan mulus.
Bagaimana Cara Jaga Koordinasi Legislatif dan Eksekutif Tetap Solid?
Rapat paripurna kali ini jadi pengingat pentingnya koordinasi dua arah. Di satu sisi, DPRD minta keseriusan dan kedisiplinan OPD. Di sisi lain, Pemkot berupaya menjaga ritme kerja meski pejabatnya sedang tugas luar.
Rapat paripurna DPRD Balikpapan kali ini memang berjalan lancar, tapi jadi alarm penting soal kedisiplinan dan komitmen kehadiran OPD.
Pesan utamanya sederhana: hadir itu penting, karena dari hadir lahir komunikasi, dan dari komunikasi lahir kolaborasi nyata untuk kota.
Kalau kamu setuju koordinasi itu kunci sukses pembangunan kota, jangan lupa share artikel ini ya, Cess! Biar makin banyak orang yang sadar pentingnya disiplin dan sinergi kerja.
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan TV teman update setia, "Bukan Sekadar Info Biasa!"
FAQ
1. Kenapa DPRD menyoroti kehadiran OPD?
Karena kehadiran OPD mencerminkan komitmen eksekutif terhadap hasil pembahasan DPRD dan kelancaran pembangunan kota.
2. Apakah OPD yang tidak hadir tetap bisa mengikuti hasil rapat?
Ya, Pemkot memastikan setiap OPD diwakili minimal oleh sekretaris dinas agar koordinasi tetap berjalan.
3. Apa dampaknya jika OPD sering absen dalam rapat DPRD?
Dampaknya bisa menghambat sinkronisasi program dan memperlambat tindak lanjut keputusan penting untuk kota.
DISKLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas dalam menganalisa struktur artikel untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif, menghindari pengulangan kata dan paralelisme yang tidak tepat berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI). Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
