Durasi Baca: 8 menit

Ikhtisar: Bendera merah, kuning, dan biru kembali menjadi perhatian publik di Kalimantan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemunculannya memunculkan pertanyaan mengenai sejarah Bendera Borneo Raya, hubungannya dengan Negara Dayak Besar, serta apakah simbol tersebut berkaitan dengan gagasan pemisahan diri dari Indonesia

 

Balikpapan TV - Hai Ces! Bendera Borneo Raya merah-kuning-biru dibentangkan di Samarinda pada HUT ke-81 RI, memunculkan kembali pembahasan sejarah Dayak Besar dan makna politiknya.

Yang menarik, simbol tersebut punya jejak sejarah lebih panjang daripada kemunculannya hari ini. Dari sini, hubungan Dayak Besar dan Borneo Raya perlu dibaca lebih hati-hati.

Bendera Borneo Raya muncul ketika sejarah lama kembali diperbincangkan

Pada 17 Agustus 2026, bendera merah, kuning, dan biru dibentangkan di Flyover Air Hitam, Samarinda, bersamaan dengan sejumlah spanduk berisi kritik terhadap pemerintah.

Kemunculan itu kemudian ramai dibicarakan karena simbol Borneo Raya sering dikaitkan dengan identitas Dayak dan sejarah politik Kalimantan. Namun, konteks penggunaan pada 2026 perlu dipisahkan dari struktur politik 1940-an.

Ketua DAD Kalimantan Timur Viktor Yuan menyebut aksi tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk kegelisahan masyarakat terhadap kondisi yang mereka rasakan. Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono juga menyatakan aksi itu berkaitan dengan penyampaian aspirasi, bukan keinginan memisahkan diri dari NKRI.

Artinya, simbol lama sedang digunakan dalam konteks baru. Di sinilah sejarah menjadi penting.

Dayak Besar awalnya merupakan istilah wilayah, bukan negara merdeka

Jauh sebelum menjadi entitas politik, Dayak Besar sudah dikenal sebagai istilah geografis-administratif pada masa kolonial.

Sumber yang menjadi bahan tulisan ini menyebut kawasan tersebut pernah dikenal sebagai Biaju Besar dalam konteks Kesultanan Banjar. Pada masa Hindia Belanda, istilah Groote Dajak atau Dayak Besar kemudian digunakan dalam pembagian administratif.

Pada 1869, wilayah tersebut berkembang menjadi Afdeeling Groote Dajak. Kemudian pada 1898, Afdeeling Dayak Besar dan Afdeeling Dayak Kecil digabung menjadi Afdeeling Dajaklandeen atau Tanah Dayak.

Ini memberi konteks penting: nama Dayak Besar mula-mula menunjuk wilayah administratif, bukan negara berdaulat.

Maknanya berubah ketika Kalimantan memasuki masa transisi setelah Perang Dunia II.

Baca Juga: Karang Jawa HSS Punya Legenda Puteri Raja, Ini Kisah yang Diwariskan Warga

7 Desember 1946 menjadi titik balik politik Dayak Besar

Setelah Jepang menyerah dan Belanda kembali membangun pengaruh melalui NICA, Kalimantan memasuki periode politik yang sangat kompleks.

Belanda mendorong konstruksi federal sebagai alternatif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sejumlah wilayah Kalimantan kemudian memiliki satuan politik masing-masing, termasuk Daerah Dayak Besar.

Dewan Dayak Besar dibentuk pada 7 Desember 1946. Dalam struktur politik tersebut, Dayak Besar berkembang sebagai satuan pemerintahan sendiri dalam eksperimen federal yang kemudian berhubungan dengan Republik Indonesia Serikat.

Catatan sejarah lain juga menempatkan Dayak Besar sebagai entitas otonom yang dibentuk pada 7 Desember 1946 dan kemudian masuk dalam struktur federal Indonesia.

Karena itu, menyebutnya sebagai “negara merdeka Dayak” membuat konteks sejarah menjadi terlalu sederhana.

Mengapa Belanda mendorong federalisme di Kalimantan?

Pertanyaan ini penting karena Dayak Besar lahir dalam periode perebutan bentuk negara Indonesia.

Belanda berusaha mempertahankan pengaruh politiknya melalui struktur federal. Kalimantan kemudian dipetakan ke dalam sejumlah satuan politik, termasuk Daerah Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Timur dan wilayah lainnya.

Namun kepentingan masyarakat lokal tak otomatis sama dengan kepentingan Belanda.

Bagi sebagian elite Dayak, pemerintahan sendiri dapat dipandang sebagai peluang memperluas representasi, ruang politik, dan otonomi. Pada sisi lain, Belanda mempunyai kepentingan mempertahankan pengaruh kolonial.

Dua kepentingan itu bisa bertemu dalam satu periode, tetapi maknanya berbeda.

Karena itu, Dayak Besar juga kurang tepat jika hanya disebut sebagai proyek Belanda. Ia muncul dari pertemuan identitas Dayak, kepentingan elite lokal, aspirasi pemerintahan sendiri, federalisme dan strategi kolonial.

Baca Juga: Bukan Film Fiksi, Kota Bawah Tanah Ini Punya Sekolah hingga Tempat Ibadah

Dayak Besar bukan satu-satunya proyek politik di Kalimantan

Pada masa yang sama, berbagai daerah di Kalimantan mengalami pembentukan satuan politik.

Ada Daerah Istimewa Kalimantan Barat, struktur politik Kalimantan Timur, Daerah Banjar, serta Federasi Kalimantan Tenggara. Dalam konfigurasi lebih besar, wilayah-wilayah tersebut berkaitan dengan gagasan pembentukan Negara Borneo.

Dengan demikian, Dayak Besar merupakan bagian dari eksperimen federal yang lebih luas.

Eksperimen itu akhirnya berumur pendek karena situasi politik Indonesia berubah cepat. Republik semakin memperoleh legitimasi, dukungan terhadap negara kesatuan menguat, sementara struktur federal kehilangan pijakan politiknya.

Pada 1949, Republik Indonesia Serikat terbentuk. Dayak Besar kemudian menjadi salah satu satuan politik dalam struktur tersebut.

18 April 1950 menandai berakhirnya Dayak Besar

RIS juga tak bertahan lama.

Keinginan kembali ke negara kesatuan semakin kuat di berbagai daerah. Dalam konteks Dayak Besar, proses tersebut berujung pada pembubaran Dewan Dayak Besar pada 1950. Sumber utama yang diberikan mencatat 18 April 1950 sebagai tanggal penting pembubaran tersebut.

Catatan lain mencatat proses penggabungan Dayak Besar ke dalam Republik berlangsung pada April 1950, dengan perbedaan pencatatan tanggal antara sumber sejarah.

Setelah itu, wilayah bekas Dayak Besar masuk ke struktur Provinsi Kalimantan. Perjalanan administratif berikutnya kemudian berkaitan erat dengan pembentukan Kalimantan Tengah pada 1957.

Jadi, Dayak Besar dan Kalimantan Tengah merupakan dua entitas sejarah berbeda. Namun pengalaman administratif dan politik Dayak Besar menjadi bagian dari perjalanan panjang pembentukan wilayah tersebut.

Lalu, Apakah Pernah Ada “Negara Dayak”?

Jawabannya tergantung definisi yang digunakan.

Lalu, apa hubungan Borneo Raya dengan Dayak Besar?

Di sinilah bagian paling menarik sekaligus paling membutuhkan kehati-hatian.

Simbol merah-kuning-biru telah dikaitkan dengan lingkungan gerakan Dayak sebelum Dewan Dayak Besar terbentuk. Partai Dayak disebut berdiri pada 30 November 1945, sedangkan Dewan Dayak Besar baru dibentuk pada 7 Desember 1946.

Namun bukti mengenai statusnya sebagai bendera resmi Negara atau Daerah Dayak Besar belum cukup kuat untuk dinyatakan sebagai fakta mutlak.

Sumber sejarah yang ditelusuri juga menyebut adanya bendera tiga warna horizontal merah-kuning-biru pada periode 1947–1950 yang dikaitkan dengan identitas Dayak, tetapi status resminya sebagai bendera Dayak Besar masih perlu dibuktikan melalui dokumentasi primer.

Ini perbedaan kecil yang sangat penting dalam penulisan sejarah.

Kemiripan simbol belum otomatis membuktikan kesinambungan kelembagaan.

Tiga hal yang perlu dipisahkan saat membahas Borneo Raya

Pertama, simbol merah-kuning-biru memiliki keterkaitan historis dengan identitas politik Dayak pada periode 1940-an.

Kedua, statusnya sebagai bendera resmi Dayak Besar belum dapat dipastikan secara dokumenter.

Ketiga, penggunaan Borneo Raya pada 2026 mempunyai konteks sosial-politik berbeda dari eksperimen federal 1940-an.

Di Samarinda, pembentangan bendera tersebut muncul bersama kritik terhadap ketimpangan pembangunan dan kebijakan pemerintah. Sejumlah tokoh daerah menilai fenomena itu sebagai ekspresi aspirasi, bukan otomatis gerakan pemisahan diri.

Dengan kata lain, simbolnya bisa memiliki memori sejarah, tetapi pesan politiknya perlu dibaca berdasarkan konteks ketika simbol itu digunakan.

Baca Juga: Sejarah Gudang Garam: Konflik Keluarga yang Melahirkan Imperium Bisnis Indonesia

Mengapa Bendera Borneo Raya Kembali Muncul pada 2026?

Sejarah tersebut menjadi aktual kembali pada Agustus 2026.

Bendera merah-kuning-biru yang disebut Borneo Raya muncul di Samarinda pada 17 Agustus 2026, tepat ketika Indonesia memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Bendera itu dibentangkan di kawasan Flyover Air Hitam bersama spanduk yang berisi kritik terhadap pemerintah.

Fenomena serupa juga terjadi di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Bendera tiga warna tersebut sempat diturunkan dan diamankan aparat, sebelum persoalannya diselesaikan melalui mediasi bersama unsur Forkopimcam.

Garis waktu Borneo Raya dan Dayak Besar

Tahun	Peristiwa
Sebelum 1945	Istilah Dayak Besar telah digunakan dalam konteks administratif kolonial
30 November 1945	Partai Dayak dikaitkan dengan F.C. Palaunsoeka dan Oevang Oeray
1945–1946	Identitas politik Dayak berkembang dalam situasi pasca-Proklamasi
7 Desember 1946	Pemerintahan/Dewan Dayak Besar dibentuk
1947–1950	Simbol merah-kuning-biru disebut dalam sejumlah sumber sebagai simbol Dayak
1949	Republik Indonesia Serikat terbentuk
April 1950	Dayak Besar dihapus dan bergabung kembali ke struktur Republik
1950-an	Struktur pemerintahan Kalimantan mengalami perubahan dan pemekaran
1957	Kalimantan Tengah terbentuk
2025–2026	Bendera merah-kuning-biru kembali muncul dalam berbagai kegiatan masyarakat dan menjadi perbincangan publik

kemunculan kembali Bendera Borneo Raya pada masa sekarang tidak harus dimaknai sebagai keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks kekinian, kemunculannya dapat dibaca sebagai simbol suara keresahan daerah terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat Kalimantan.

Keresahan tersebut dapat berkaitan dengan persoalan pembangunan, pemerataan, pengelolaan sumber daya alam, posisi daerah dalam kebijakan nasional, hingga harapan agar kepentingan dan identitas masyarakat Kalimantan mendapat perhatian yang lebih besar.

Dengan demikian, Bendera Borneo Raya yang kembali terlihat pada 2026 dapat dipahami dalam dua konteks sekaligus: sebagai simbol yang memiliki akar sejarah dan sebagai ekspresi keresahan masyarakat terhadap kondisi daerah saat ini.

Memahami kemunculan kembali simbol ini tidak cukup hanya dengan melihat warna dan bentuk benderanya. Yang lebih penting adalah memahami pesan yang ingin disampaikan. Dalam konteks tersebut, Bendera Borneo Raya dapat menjadi cermin dari pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana suara, kepentingan, dan jati diri masyarakat Kalimantan benar-benar didengar dalam perjalanan Indonesia hari ini.

Ketimpangan pembangunan, pembagian hasil sumber daya, infrastruktur dan hubungan pusat-daerah menjadi isu yang disebut dalam respons terhadap kemunculan Borneo Raya di Samarinda.

Kemunculan Bendera Borneo Raya pada Agustus 2026 membuat sejarah politik Kalimantan kembali memasuki ruang publik. Di balik simbol tersebut terdapat isu mengenai identitas, pembangunan, distribusi sumber daya dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah.

Poin Penting

• Dayak Besar awalnya merupakan istilah geografis-administratif, bukan negara berdaulat.
• Dewan Dayak Besar dibentuk pada 7 Desember 1946.
• Dayak Besar kemudian menjadi bagian dari struktur federal Republik Indonesia Serikat.
• Eksperimen politik tersebut berakhir pada 1950.
• Simbol merah-kuning-biru memiliki keterkaitan dengan identitas politik Dayak pada masa 1940-an.
• Statusnya sebagai bendera resmi Dayak Besar belum memiliki bukti dokumenter yang cukup kuat.
• Borneo Raya yang muncul di Samarinda pada 2026 berada dalam konteks aspirasi dan kritik sosial-politik masa kini.
• Hubungan simbol modern dengan Dayak Besar lebih aman disebut sebagai hubungan historis-simbolik, bukan kesinambungan resmi.

Insight Redaksi

Bendera bisa menjadi simbol sejarah, tetapi maknanya berubah mengikuti zaman dan keresahan masyarakat. Bagi Kaltim, isu ini layak dibaca sebagai alarm politik daerah, bukan sekadar polemik simbol. Bubuhan perlu melihat datanya juga. Sejarah Dayak Besar mengingatkan bahwa suara daerah pernah menjadi bagian penting dalam menentukan masa depan Kalimantan, jauh sebelum peta hari ini terbentuk.

Ormas, Pemda dan pemerintah pusat perlu membuka ruang dialog berbasis data soal pembangunan, fiskal, serta pembagian manfaat sumber daya supaya keresahan kada berkembang menjadi jarak politik.

Bagikan artikel ini ke bubuhan ikam supaya sejarah Dayak Besar dipahami dari konteksnya, bukan sekadar dari simbol.

Ingin memahami kenapa simbol lama kembali ramai dibicarakan di Kalimantan? Ikuti terus pembahasannya dan selalu update info hanya di Balikpapan Tv teman update setia, bukan sekadar info biasa!

FAQ

1. Apakah Dayak Besar pernah menjadi negara merdeka?

Dayak Besar bukan negara merdeka berdaulat. Ia merupakan satuan politik otonom dalam konfigurasi federal yang kemudian masuk ke struktur RIS.

2. Kapan Dewan Dayak Besar dibentuk?

Dewan Dayak Besar dibentuk pada 7 Desember 1946.

3. Kapan Dayak Besar berakhir?

Sumber utama mencatat pembubaran Dewan Dayak Besar pada 18 April 1950. Beberapa sumber sejarah mencatat proses penggabungannya dengan tanggal berbeda pada April 1950.

4. Apakah Borneo Raya merupakan bendera resmi Dayak Besar?

Belum ada bukti dokumenter yang cukup kuat untuk menyatakan hal tersebut secara mutlak.

5. Mengapa Borneo Raya muncul di Samarinda pada 2026?

Kemunculannya terjadi pada 17 Agustus 2026 bersama spanduk kritik terhadap pemerintah. Sejumlah tokoh menilainya sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait keresahan dan ketimpangan, bukan otomatis tuntutan pemisahan diri.

 

Editor : Arya Kusuma