Ikhtisar: Momentum Ramadan dimanfaatkan PLN UIP KLT memperkuat sinergi dengan BPN Kalimantan Timur melalui rapat koordinasi dan FGD di Samarinda untuk mempercepat sertifikasi aset ketenagalistrikan yang masuk Proyek Strategis Nasional.
Balikpapan TV - Hai Cess! Momentum Ramadan dimanfaatkan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) untuk memperkuat kerja sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur. Fokusnya jelas. Mempercepat sertifikasi aset infrastruktur ketenagalistrikan yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Langkah itu diwujudkan melalui Rapat Koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kamis, 5 Maret di Samarinda. Pertemuan ini bukan sekadar formalitas. Banyak hal strategis dibahas di dalamnya. Nah, penasaran kenapa sertifikasi aset listrik ini penting pang untuk pembangunan daerah? Simak terus sampai tuntas Cess!
Dalam kegiatan tersebut hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur Deni Ahmad Hidayat, S.H., M.H., bersama seluruh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten dan kota di wilayah kerja BPN Kaltim. Dari pihak PLN, hadir Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP KLT Raditya Kuntoro mewakili General Manager PLN UIP KLT Basuki Widodo, serta para Manager Unit Pelaksana Proyek di lingkungan PLN UIP KLT.
Pertemuan ini membuka ruang diskusi langsung antara dua lembaga yang punya peran penting dalam pembangunan infrastruktur listrik di Kalimantan Timur.
Kenapa PLN dan BPN Perlu Duduk Satu Meja Bahas Sertifikasi Aset Ketenagalistrikan?
Koordinasi antara PLN dan BPN menjadi kunci dalam mempercepat proses sertifikasi aset yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur listrik. Tanpa kepastian hukum atas aset tersebut, pembangunan bisa menghadapi berbagai kendala administratif di lapangan.
Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP KLT Raditya Kuntoro menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan kada hanya soal membangun jaringan atau gardu saja.
“Melalui forum koordinasi ini, kami berharap sinergi antara PLN dan BPN dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendukung percepatan proses sertifikasi aset yang menjadi bagian penting dalam pengamanan aset negara sekaligus mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, berbagai tantangan yang muncul di lapangan dapat kita selesaikan bersama secara konstruktif,” ujar Raditya.
Jadi jelas pang. Infrastruktur berdiri kuat, tapi status asetnya juga harus jelas. Pahamlah ikam.
Bagaimana Forum Koordinasi Ini Membahas Tantangan di Lapangan?
Pertemuan dimulai dengan sambutan dari kedua pihak. Setelah itu dilanjutkan pemaparan capaian sertifikasi aset PLN di wilayah kerja BPN Kalimantan Timur.
Di forum ini, berbagai isu yang sering muncul saat pengadaan dan sertifikasi aset dibahas secara terbuka. Diskusinya langsung. Fokus. Bahkan beberapa persoalan teknis ikut disampaikan.
Setiap masukan dari PLN kemudian ditanggapi oleh jajaran BPN Kaltim. Tujuannya satu. Mencari solusi bersama yang konstruktif.
Diskusi model begini penting pang. Karena realitas di lapangan sering berbeda dengan yang tertulis di dokumen. Nah, lewat forum seperti ini kedua pihak bisa menyamakan pemahaman. Jadi proses sertifikasi bisa berjalan tertib dan efektif.
Apa Hubungan Sertifikasi Aset dengan Proyek Strategis Nasional?
General Manager PLN UIP KLT Basuki Widodo menjelaskan bahwa kerja sama dengan BPN memiliki peran besar dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang termasuk Proyek Strategis Nasional.
Menurut Basuki, sertifikasi aset berkaitan langsung dengan pengamanan aset negara. Jika status hukum jelas, proses pembangunan juga bisa berjalan tepat waktu.
“Koordinasi yang baik antara PLN dan BPN menjadi faktor penting dalam memastikan proses sertifikasi aset berjalan dengan lancar. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pengamanan aset negara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” jelas Basuki.
Jadi bukan sekadar administrasi pang. Sertifikat aset itu ikut menentukan kelancaran proyek listrik yang dipakai masyarakat sehari-hari.
Apa Makna Ramadan dalam Komitmen Pengamanan Aset Negara?
Dalam sambutannya, Raditya Kuntoro juga menyinggung nilai yang terkandung dalam bulan Ramadan. Nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab dinilai sejalan dengan komitmen PLN dalam mengelola aset negara.
Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam proses pengamanan aset agar berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Momentum Ramadan dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen tersebut. Bukan hanya secara spiritual, tapi juga dalam praktik kerja.
Nah, kerja profesional tetap jalan. Nilai moral ikut dijaga. Nah itu sudah.
Baca Juga: 7 Ide Teras Rumah Sederhana Pakai Pot Tanaman Mini, Lahan Sempit Langsung Terasa Asri dan Estetik
Apa Bentuk Apresiasi PLN kepada BPN Kalimantan Timur?
Pada akhir kegiatan, PLN memberikan apresiasi kepada jajaran BPN Kalimantan Timur yang telah mendukung proses sertifikasi aset ketenagalistrikan.
Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam kepada jajaran BPN yang berkontribusi dalam pelaksanaan sertifikasi aset PLN. Selain itu, Raditya Kuntoro juga menyerahkan plakat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur.
Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur Deni Ahmad Hidayat menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara kedua institusi.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap koordinasi antara BPN dan PLN dapat terus ditingkatkan sehingga proses sertifikasi aset dapat berjalan lebih optimal. Dengan sinergi yang kuat, berbagai tantangan di lapangan dapat diselesaikan bersama dan pada akhirnya mampu mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Deni.
Sinergi lembaga jalan terus. Tujuannya tetap satu. Infrastruktur listrik yang kuat untuk masyarakat.
Poin Penting dari Artikel Ini
1. PLN UIP KLT menggelar rapat koordinasi dan FGD dengan BPN Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Fokus utama kegiatan adalah percepatan sertifikasi aset infrastruktur ketenagalistrikan.
3. Sertifikasi aset penting untuk memastikan kepastian hukum dan pengamanan aset negara.
4. Kolaborasi PLN dan BPN mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional.
5. PLN memberikan penghargaan kepada jajaran BPN atas dukungan sertifikasi aset.
Insight: Koordinasi antar lembaga sering dianggap urusan administrasi semata. Padahal di balik itu ada dampak langsung ke pembangunan daerah. Sertifikasi aset listrik misalnya. Kalau dokumen jelas, proyek lancar. Kalau tertunda, pembangunan bisa ikut tersendat. Di daerah berkembang seperti Kalimantan Timur, sinergi semacam ini penting pang. Infrastruktur listrik kuat bukan hanya soal kabel dan gardu. Ada kerja panjang di balik meja rapat. Pahamlah ikam.
Bagikan jua artikel ini ke bubuhan ikam supaya makin banyak yang paham tentang kerja di balik pembangunan listrik di daerah Cess.
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, "Bukan Sekadar Info Biasa!"
FAQ
Apa tujuan rapat koordinasi antara PLN dan BPN Kalimantan Timur?
Tujuannya mempercepat proses sertifikasi aset infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional.
Mengapa sertifikasi aset ketenagalistrikan penting?
Sertifikasi memberikan kepastian hukum terhadap aset negara sehingga pembangunan infrastruktur listrik dapat berjalan tertib dan tepat waktu.
Di mana kegiatan koordinasi PLN dan BPN ini dilaksanakan?
Kegiatan rapat koordinasi dan Focus Group Discussion dilaksanakan di Samarinda pada Kamis, 5 Maret.
DISCLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Gambar dapat saja dihasilkan AI di artikel ini hanya sebagai ilustrasi pendukung yang membantu pembaca memahami konteks informasi bukan sebagai bukti realistis. Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
